BUKAN EKONOMI SEMATA
Swary Utami Dewi
Fasilitator Daerah Kalimantan 2001-2006
Program Kehutanan Multipihak
Kerjasama DFID dan Departemen Kehutanan RI
Hutan Kalimantan, meski telah mengalami banyak kerusakan, tetap dipandang sebagai sumber kekayaan dunia yang sangat penting karena keanekaragaman hayati. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan hidup dan berkembang biak di dalamnya. Fauna tertentu yang sudah tergolong langka, seperti orangutan, burung enggang dan bekantan, masih bisa dijumpai. Demikian pula floranya seperti anggrek hitam dan ulin.
Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, kekayaan hutan direduksi menjadi kayu belaka. Hasil hutan bukan kayu menjadi terpinggirkan.
Para mitra Multistakeholder Forestry Program atau Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan melakukan upaya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu. Beberapa menunjukkan perkembangan, lainnya masih harus terus berjuang. Namun, ada hal penting yang dipelajari. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutan bukan kayu dijadikan pintu masuk isu-isu lainnya, seperti jender dan penguatan posisi tawar masyarakat. Inilah yang terjadi di Kalimantan.
Masyarakat Bergantung pada Hutan
Hasil hutan bukan kayu, menurut CIFOR, bisa diartikan sebagai segala jenis produk atau jasa, selain kayu, yang dihasilkan hutan. Lembaga penelitian internasional ini dalam situsnya memberikan beberapa contoh, termasuk buah, kacang-kacangan, sayur, ikan, tanaman obat dan rotan. Pihak lain seperti Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan kurang lebih memiliki definisi sama. Konsorsium ini juga memasukkan ekowisata dan jasa hutan (misal penyediaan karbon) sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu, sepanjang hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan tidak dilakukan dengan cara mengekploitasi kayu.
Bagi banyak penduduk Kalimantan, hutan adalah tempat bergantung, penyokong berbagai segi kehidupan. Salah satu contohnya ketergantungan dari satu generasi ke generasi lainnya terhadap hasil hutan bukan kayu. Sebagian besar masyarakat yang tergantung dari hutan menggabungkan kegiatan berladang dan berkebun dengan memancing, berburu dan mengumpulkan berbagai jenis produk seperti rotan, madu dan karet.
Sudah Lama Digeluti Masyarakat
Masyarakat di sekitar hutan umumnya mengelola dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sesuai kebutuhan. Ada kelompok masyarakat yang menggunakannya untuk keperluan subsisten, dikonsumsi sendiri. Masyarakat yang tinggal di danau pasang surut Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat, misalnya. Mereka memanfaatkan ikan danau sebagai sumber protein sehari-hari. Atau masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan yang memanfaatkan sayur-sayuran dari ladangnya. Lebih lanjut, beberapa jenis hasil hutan ini memiliki nilai budaya dan ritual yang penting bagi masyarakat. Kebun rotan misalnya jamak dijadikan sebagai mas kawin di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah. Tanaman obat tertentu seperti pasak bumi dan madu, juga banyak dipakai untuk tujuan kesehatan.
Selain itu, ada pula masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber mata pencaharian dengan cara memperdagangkan. Rotan di Kalimantan Tengah misalnya, sudah dibudidayakan dan diperdagangkan paling tidak sejak 1800-an. Menurut CIFOR, lebih dari 50 ribu petani menggantungkan hidupnya pada tanaman merambat ini. Madu dan lilin lebah di Danau Sentarum juga diperdagangkan masyarakat di taman nasional yang terletak di utara Kalimantan Barat ini sejak awal 1800-an. Gula aren di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, secara turun temurun telah menopang hidup banyak keluarga. Demikian pula halnya damar, karet dan kayu manis di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan serta gaharu di Kalimantan Timur.
Kenapa Hasil Hutan Bukan Kayu?
Menyadari arti penting hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat sekitar hutan, Program Kehutanan Multipihak atau Multistakeholder Forestry Program di Kalimantan memilih berfokus pada pengembangan usaha kecil masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu. Tujuannya: mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan, utamanya pada komunitas di sekitar hutan.
Dukungan program kerjasama pemerintah Kerajaan Inggris dan Departemen Kehutanan ini diberikan ke para mitra yang tersebar di empat propinsi. Kebanyakan mitra berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Sebagian kecil berasal dari kelompok atau organisasi rakyat yang mengusahakan hasil hutan bukan kayu. Sisanya dari lembaga internasional, instansi pemerintah dan lembaga penelitian. Sampai akhir program pada Desember 2006, tercatat paling tidak 12 mitra aktif telah bekerja mendorong pengembangan usaha masyarakat sekitar hutan ini.
Berbagai sumber menjelaskan, meski memiliki kekayaan yang luar biasa, hutan di pulau milik tiga negara ini, belum memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kalimantan Timur misalnya yang menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan kayu nasional, 12 % penduduknya tergolong miskin. CIFOR menuliskan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dengan program pemberdayaan masyarakat ini, banyak yang berharap kondisi mereka bisa membaik.
Pilihan pengembangan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan mitra Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan bukan tanpa alasan. Paling tidak ada tiga hal yang melatarbelakangi. Pertama, seperti telah disebutkan, secara turun temurun masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan menggantungkan diri pada sumber daya ini, baik sebagai cara bertahan hidup, penopang ekonomi serta tujuan lainnya. Rotan, madu, karet dan gaharu merupakan contoh yang sangat sering disebut. Rotan dan madu, misalnya, telah menjadi sesuatu yang komersil sejak 1800-an. Ini berarti pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bukan sesuatu yang baru bagi mereka.
Kedua, pengusahaan hasil hutan bukan kayu, mengutip pendapat Ros-Tonen dan Wiersum (2003) dan banyak pihak lainnya, lebih ramah lingkungan. Fokus pengusahaan hutan Indonesia pada kayu selama beberapa dasawarsa telah memusnahkan jutaan hektar hutan tropis. Paling tidak, hampir dua juta hektar hutan ditebang setiap tahun. Saat hutan dibabat, bukan hanya kayu yang terangkat. Hasil hutan lainpun akan tercerabut. Jika ini terus terjadi, hutan Kalimantan, seperti hutan lainnya di Indonesia, akan bernasib sama; menuju ambang kemusnahan, baik kayu maupun bukan kayu. Mengusahakan hasil hutan bukan kayu berarti sekaligus menjaga dua sumber hutan tersebut.
Terakhir, mengusahakan hasil hutan bukan kayu, karena tidak membuat pohon roboh dan mensyaratkan keutuhan ekosistem hutan, menjadi sesuatu yang lebih berkelanjutan. Usaha komersil yang turun temurun dilakukan terhadap berbagai jenis produk membuktikan keberlangsungan aktivitas ekonomi, yang tidak hanya dilakukan atau berhenti pada suatu waktu.
Bisa Jadi Sumber Penghasilan yang Memadai
Pengusahaan hasil hutan bukan kayu di Kalimantan paling tidak telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Tidak hanya cukup untuk bertahan hidup, usaha produk hutan ini, jika dikelola secara tepat bisa meningkatkan pendapatan. Pengalaman tersebut ditemui di beberapa tempat bekerja mitra Program Kehutanan Multipihak.
Sanusi, 47 tahun, seorang petani aren dari Kelompok Gula Aren Mamiri, Desa Sangkima Lama, Taman Nasional Kutai, mengatakan penghasilan keluarganya dari penjualan gula aren membaik setelah adanya bantuan dari Binakelola Lingkungan (Bikal), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di wilayah pesisir KalimantanTimur. Saat belum didampingi Bikal, menurut Sanusi, satu gula aren 250 gram yang berbentuk bulat, hanya dihargai Rp 1.500. Sewaktu Bikal memulai dampingan tahun 2005, petani gula aren memproduksi gula aren dalam bentuk baru. Tidak lagi bulat, melainkan balok segiempat. Dengan berat yang masih sama, 1 balok gula aren tersebut menjadi Rp 2.000. Saat ini, harga gula aren mencapai Rp 2.500 atau naik hampir dua kali lipat. Penjualan pun sudah dilakukan secara teratur ke beberapa pembeli di pasar Beringin di kawasan taman nasional. Sanusi bersemangat menyebut daftar keuntungan yang diperoleh: melunasi hutang Rp 25 juta dalam waktu dua tahun, menyicil motor, menyekolahkan dua orang anak dan menabung di credit union, lembaga keuangan simpan pinjam di desanya.
Contoh lain datang dari kelompok petani bakau Pangkang Lestari di Dusun Teluk Lombok, Desa Sangkima, masih di Taman Nasional Kutai. Bikal mendorong kelompok ini sebagai penyedia bibit bakau di berbagai proyek rehabilitasi di Kalimantan Timur. Menjelang akhir 2006, tercatat paling tidak tiga daerah di Kalimantan Timur, yaitu Bontang, Sangatta dan Bulungan, yang menggunakan bibit bakau Kelompok Tani Pangkang Lestari dan masyarakat Teluk Lombok. Sejak akhir 2005 sampai Oktober 2006, paling tidak telah terjual bibit bakau 1,1 juta dan total penjualan sekitar Rp 550 juta. Jika dulu satu bibit hanya terjual Rp 450 per buah, sekarang harganya bisa mencapai Rp 600.
Ado Tadulako, tokoh penggerak rehabilitasi bakau di Dusun Teluk Lombok, Desa Sangkima, menceritakan dari hasil penjualan bibit bakau dia bisa mengantongi uang jutaan rupiah. Uang tersebut, yang diserahkan sepenuhnya ke sang istri, digunakan untuk membayar sekolah anak, menabung dan keperluan lain. Ado, yang berusia sekitar 60 tahun ini, juga menyebutkan beberapa anggota Pangkang Lestari bisa menikah, membeli perahu motor untuk melaut dan membuat rumah dari menjual bibit bakau.
Para petani madu hutan di Taman Nasional Danau Sentarum juga merasakan manisnya keuntungan dengan mengembangkan hasil hutan bukan kayu ini. “Sekarang harga madu lebih baik dibanding dulu. Hampir lima kali harga gula pasir. Padahal dulu harganya sama,” kata Haryyanto, petani madu yang juga kepala desa Nanga Leboyan, di taman nasional yang memiliki keunikan sebagai danau pasang surut ini.
Mustafa, penduduk Kampung Semalah, Danau Sentarum juga bisa menjadi contoh. Seperti dituturkan Valentinus Heri dari LSM Riak Bumi Kalimantan Barat, petani madu ini bisa membeli mesin perahu berkekuatan 15 tenaga kuda dari hasil panen madunya pada 2005. Etnis Melayu di danau seluas 132 ribu hektar tersebut secara rutin memanen madu setahun sekali. Dari panen ini mereka paling tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak.
Contoh terakhir datang dari Arifin, masyarakat Dayak Meratus di Batu Kambar, Desa Hinas Kiri, Kalimantan Selatan. Arifin yang menjadi anggota Kelompok Petani Karet Dayak Alai sekaligus Credit Union Bintang Karantika Meratus ini bisa menyekolahkan tiga anaknya sampai ke perguruan tinggi dari hasil berjualan karet dan kayu manis. Dia juga bisa membangun rumah yang cukup layak serta membeli barang-barang elektronik karena produk-produk hutan ini. Kini, dia masih terus menjalankan usahanya sambil mendukung keberadaan kelompok petani karet dampingan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan.
Bisnis Tersendat, Masih Berjuang
Selain cerita sukses beberapa kelompok masyarakat dalam mengusahakan hasil hutan bukan kayu, tidak dapat dipungkiri banyak cerita yang menunjukkan bisnis produk hutan ini menjadi tersendat karena berbagai hal. Pasar yang tidak bisa diprediksi, ketidakmampuan mengelola usaha dalam persaingan, kebijakan yang tidak mendukung dan sebab lain menjadikan banyak usaha masyarakat menjadi jalan di tempat. Hidup tidak, matipun segan. Beberapa mitra Program Kehutanan Multipihak pun mengalami hal yang sama.
Contoh nyata bisa diambil dari kasus rotan di Katingan, Kalimantan Tengah. Rotan sejak lama menjadi gantungan hidup masyarakat di kabupaten yang menjadi salah satu sumber rotan budidaya terbesar di Indonesia ini. Paling tidak sejak 1850, masyarakat Dayak sudah membudidayakan rotan, dalam arti menanam bibit di sela-sela pohon buah-buahan dan kemudian mengambil keuntungan dari hasil panen.
Memasuki zaman yang lebih “modern“, rotan tetap menjadi andalan. Rotan budidaya dari Kalimantan Tengah menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Pernah suatu masa tercatat bahwa 80-90 % pasokan rotan mentah dunia berasal dari Indonesia. Untuk rotan mentah alam, Sulawesi menjadi andalan, sedangkan untuk budidaya, andalannya adalah rotan Kalimantan Tengah dan sebagian kecil lainnya dari Kalimantan Timur.
Pada masa kejayaan rotan, penduduk Katingan bisa dikatakan hidup lumayan. Duwel Rawing dan Gatin Rangkay, yang sekarang menjadi Bupati dan Sekretaris Daerah Katingan, dengan semangat menceritakan bahwa mereka bisa bersekolah sampai ke perguruan tinggi karena rotan. “Semua yang sekarang ini menjadi pejabat di Katingan, boleh dikatakan bisa bersekolah karena rotan“, kata Duwel.
Masa keemasan berganti saat pemerintah melarang ekspor rotan mentah dan setengah jadi pada 1986. Harga rotan pun turun tajam. Sistem Kehutanan Kerakyatan Kalimantan Timur menulis terjadi penurunan harga di tingkat petani hingga 30 – 40%. Pembeli beralasan rotan tidak bisa dibeli tinggi karena tidak lagi bisa diekspor. Untuk kebutuhan industri dalam negeri, maksimal 40 % dari total produksi rotan mentah dari Katingan dan tempat lain yang bisa terserap. Akibatnya, hasil panen rotan yang menumpuk di kebun petani menjadi pemandangan yang lazim ditemui. “Jangankan menyekolah anak,” kata Kusen Tari U., seorang petani rotan Katingan, “untuk makan sehari-hari pun terkadang kurang.” Ia menambahkan, “Jika dulu dari satu kilogram rotan basah orang bisa membeli 3-4 kilogram beras, sekarang dari empat kilogram rotan basah baru bisa ditukar dengan satu kilogram beras.”
Tidak hanya petani rotan yang mengalami keterpurukan. Nasib serupa dialami hampir semua pengumpul kecil di tingkat desa. Ambil contoh Ardinan, seorang petani rotan sekaligus pengumpul kecil di Desa Jahanjang, Kecamatan Kamipang yang sudah mengusahakan rotan selama puluhan tahun. Menurutnya, rotan yang dibeli dari para petani seringkali tidak terjual baik dan tersimpan lama di gudang. “Terkadang sampai busuk,” tuturnya ke Ali Sadikin, dari Yayasan Teropong Kalimantan Tengah, yang menjadi pendamping petani rotan. “Akhirnya, saya terpaksa berhenti menjadi pedagang pengumpul.”
Saat pemerintah kembali membuka keran ekspor rotan pada pertengahan 2004, harga di kalangan petani tidak serta merta membaik. Pembeli rotan yang kemudian mendominasi menggunakan berbagai alasan untuk tidak menaikkan harga rotan. Belum lagi panjangnya rantai perdagangan yang mesti ditempuh sebelum rotan terjual ke pengrajin di Jawa atau diekspor ke luar negeri. Kehidupan para petani pun tetap terhimpit. Tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali merenungi nasib dan berusaha mencari cara bertahan hidup, seperti melakukan pembalakan.
Dorongan untuk memperbaiki nasib muncul saat Yayasan Teropong mulai aktif di Kecamatan Marikit, hulu Sungai Katingan. Berawal dari diskusi santai di rumah-rumah penduduk, akhirnya muncul semangat untuk berkumpul dan membicarakan masalah rotan. Lebih lanjut, obrolan serius tapi santai ini mulai menjadi bagian dari perbincangan masyarakat sehari-hari.
Pada awal 2005, delapan kampung di Kecamatan Marikit memprakarsai berdirinya Perkumpulan Petani Rotan Katingan. Melalui perkumpulan inilah terlihat semangat petani untuk membangkitkan kembali kejayaan rotan. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 desa di Katingan telah bergabung.
Fokus kegiatan Perkumpulan Petani Rotan Katingan tertuju pada peningkatan kualitas rotan, pembuatan sistem pemeliharaan dan pengawasan kebun serta peningkatan kemampuan petani. Asosiasi ini juga menyadari kolaborasi penting dilakukan. Bersama Teropong dan beberapa pihak lainnya, perkumpulan yang menaungi lima kecamatan ini secara bersama telah melakukan berbagai aksi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih memihak pada nasib petani rotan. Memotong mata rantai pemasaran dan menciptakan pasar alternatif yang memberikan harga lebih layak juga menjadi fokus bersama.
Meski telah banyak kegiatan yang dilakukan hampir dua tahun terakhir oleh Teropong dan Perkumpulan Petani Rotan Katingan, harga rotan sekarang tidak banyak mengalami kenaikan. Harga bergejolak, turun naik tidak pasti. Dalam beberapa bulan terakhir bahkan cenderung turun. Kompas (28 Oktober 2006) mengutip keluhan para petani rotan Katingan tentang turunnya harga rotan selama empat bulan terakhir. Harga rotan jenis taman turun dari Rp 120.000 menjadi Rp 100.000 per kuintal, sementara rotan irit turun Rp 20.000, menjadi Rp 80.000 per kuintal.
Sampai sekarang, upaya meningkatkan harga rotan masih terus dilakukan. Teropong dan Perkumpulan Petani Rotan Katingan masih berkomitmen untuk memajukan penghidupan petani rotan, meski masih tersendat. Semangat ini dibenarkan Irwanto, anggota Perkumpulan yang juga menjadi kepala desa Tumbang Liting, Katingan Hilir. “Meski harga rotan tidak menentu, tetapi penduduk tetap mempertahankan usaha rotan karena sejak dulu sudah terbiasa,” katanya seperti dikutip Kompas (28 Oktober 2006).
Kegetiran yang sama juga dialami petani rotan Kutai Barat dampingan Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Timur. Dengan tujuan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada petani rotan di Kutai Barat, Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan didirikan. Kemudian, asosiasi petani rotan ini membentuk suatu lembaga bisnis dalam bentuk PT, namanya Samadil Eka Perkasa. Berbagai upaya dilakukan baik untuk Perkumpulan Petani maupun lembaga bisnisnya agar bisnis bisa berkembang dan kehidupan petani rotan bisa lebih baik. Namun, mengembangkan usaha rotan petani tidaklah mudah.
Akhir 2005 sampai menjelang pertengahan 2006, bisnis rotan yang digerakkan PT Samadil Eka Perkasa mencapai titik kritis. Penjualan rotan ke Jawa terhenti, pembelian dari petani tidak berlanjut. Beberapa petani yang sempat ditemui pada Mei 2006 mengeluhkan kondisi ini. Keluhan ini bisa dimengerti mengingat ada masa di mana PT ini sempat mampu membeli rotan dari para petani dengan harga yang lebih layak daripada pedagang pengumpul atau tengkulak lain. Seorang petani yang ditemui Mei 2006 di desa Gemuhan Asa mengaku saat ia menjual rotan ke PT tersebut, keuntungannya bisa dipakai untuk membeli baju baru anak dan televisi sebagai bahan hiburan keluarga. Belakangan, kegiatan pembelian tersendat bahkan terhenti dengan berbagai alasan yang tidak ia mengerti.
Syukurlah, sejak Juni 2006 titik terang mulai ada. Dengan manajemen usaha yang lebih profesional, PT Samadil Eka Perkasa berhasil menjual kembali rotan ke Jawa secara teratur tiap bulan. Beberapa karyawan juga mulai dibayar mandiri dari keuntungan bisnis rotannya, terlepas dari dukungan lembaga donor. Namun demikian, masih perlu waktu dan upaya untuk memastikan usaha rotan kelompok tani rotan di Kutai Barat ini bisa terus berlanjut.
Kasus rotan Katingan dan Kutai Barat menggambarkan pahit getirnya mendorong pengembangan usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu yang juga sering terjadi pada mitra-mitra lain yang bekerja dengan isu serupa di Kalimantan.
Bukan Semata Pengembangan Ekonomi
Pengalaman mendorong pengembangan usaha kecil masyarakat di Kalimantan, seperti dicontohkan di atas, menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Secara jujur bisa dikatakan, lebih banyak yang masih tersendat dibanding yang berhasil. Bisa dihitung dengan jari usaha yang terbukti bisa memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani.
Jika demikian, apakah upaya pengembangan ekonomi dalam kerangka penguatan masyarakat miskin menjadi tidak begitu berarti? Jawabannya iya, jika kita melihat keberhasilan pengembangan ekonomi hanya dari indikator peningkatan pendapatan petani atau kelompok masyarakat miskin. Tapi benarkah hanya fungsi ini yang didapatkan saat pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan?
Pengalaman lapangan para mitra Program Kehutanan Multipihak di Kalimantan menunjukkan pengembangan ekonomi masyarakat miskin sekitar hutan ternyata menjadi pintu masuk atau pendorong penguatan aspek-aspek lain di masyarakat miskin sekitar hutan. Beberapa contoh di bawah ini bisa bercerita banyak.
Pertama, marilah kita melongok kembali ke masyarakat Teluk Lombok di Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur yang telah disinggung di atas. Saat kelompok nelayan dan petani bakau Pangkang Lestari sukses melakukan rehabilitasi bakau dan kemudian menjadi penyedia bibit bakau bagi berbagai proyek rehabilitasi di Kalimantan Timur, berbagai inovasi dan perkembangan sosial lain menyusul.
Sembari menunggu lancarnya kegiatan menjaring hasil laut seperti semula jika bakau sudah kembali rimbun, Pangkang Lestari melakukan ujicoba penggemukan kepiting keramba sebagai mata pencaharian alternatif. Kepiting memang cepat besar, tapi yang laku dijual hanya yang dalam kondisi tidak cacat. Yang lain terbuang percuma. Karena sayang melihat kepiting cacat ini, beberapa ibu yang pernah mendengar cerita krupuk kepiting tidak tinggal diam. Mereka menyatakan niat kepada Bikal, LSM pendamping, untuk belajar membuat krupuk kepiting. Bikal pun memfasilitasi pelatihan yang diperlukan. Jadilah para ibu di Teluk Lombok melengkapi diri dengan ketrampilan menyulap kepiting segar cacat menjadi krupuk kepiting lezat.
Ternyata, usaha krupuk kepiting sangat menguntungkan. Jika harga kepiting mentah segar berkisar antara Rp 8.000,00 – Rp 10.000,00 per kg, krupuk kepiting produksi para ibu Teluk Lombok ini dihargai Rp 40.000,00 per kg. Sungguh suatu nilai tambah yang luar biasa.
Melihat semangat para ibu dan lipatan keuntungan yang diperoleh, lelaki di Teluk Lombok memberikan pengakuan terhadap mereka. Bentuk pengakuan apa yang diberikan? Para petani bakau dan nelayan yang tergabung dalam Pangkang Lestari lalu melibatkan perempuan secara resmi dalam kelompoknya. Berdirilah Kelompok Kerja atau Pokja Krupuk Kepiting menjelang akhir 2004.
Mendirikan Pokja Krupuk Kepiting memang sederhana, tapi dampaknya sangat lumayan: perempuan Teluk Lombok memainkan peran di tingkat komunitas. Para perempuan Teluk Lombok tidak lagi hanya menjadi penonton kegiatan atau penyedia konsumsi saat para lelaki mengadakan rapat. Mereka sekarang menjadi bagian dari proses, dan turut serta memberi suara dan mengambil keputusan di Pangkang Lestari. Sumanti, yang mengetuai Pokja ini, berkomentar bangga, ”Sekarang kami tidak lagi hanya mengobrol dan mencari kutu di tangga, tapi kami juga terlibat aktif dan melakukan bisnis.”
Krupuk kepiting buatan ibu-ibu Teluk Lombok menjadi kian terkenal. Penjualan pun mulai merambah ke beberapa kota seperti Sangatta dan Bontang. Pokja Krupuk Kepiting ini juga sudah menunjukkan prestasi. Dalam Lomba Teknologi Tepat Guna Masyarakat tingkat Kabupaten Kutai Timur dan tingkat Propinsi Kalimantan Timur, mereka berhasil meraih kemenangan. Beberapa anggota Pokja ini pada September 2005 berangkat ke Palembang mengikuti lomba serupa untuk tingkat nasional. Di sini, seperti yang diakui oleh Kepala Desa Sangkima, Said Romadhan, yang menaungi Dusun Teluk Lombok, prestasi Pokja Krupuk Kepiting telah mengharumkan nama desa tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga nasional.
Prestasi perempuan Teluk Lombok melalui Pokja Krupuk Kepiting kemudian lebih membuat bersemangat para petani Teluk Lombok. Masyarakat setempat menyadari perlunya ketersediaan bahan mentah untuk menunjang usaha krupuk kepiting. Bahan mentah dari kepiting alam masih sulit diperoleh karena hutan bakau belum pulih seutuhnya. Para ibu lebih sering mendapatkan kepiting segar dari tempat lain, bukan dari Teluk Lombok. Karenanya, dalam jangka pendek, upaya penggemukan kepiting keramba tetap dilakukan. Petani Pangkang Lestari sedang giat mempelajari cara penggemukan keramba yang lebih efektif. Dalam waktu dekat, penetasan telur kepiting untuk mendapatkan bibit kepiting keramba juga akan dipelajari. Di sini terlihat, keberhasilan suatu kelompok di komunitas dapat mendorong semangat yang lain untuk belajar dan berkembang.
Kesadaran melibatkan perempuan, terus ditunjukkan Pangkang Lestari dan masyarakat Teluk Lombok. Saat Pangkang Lestari mulai merambah bisnis sebagai penyedia bibit bakau bagi proyek rehabilitasi semenjak 2005, perempuan dan juga anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pangkang Lestari melibatkan sekitar 50 keluarga di tiga RT di Dusun Teluk Lombok. Dalam melakukan pembibitan terdapat pembagian peran antara lelaki, perempuan bahkan juga anak-anak. Nursalim dari BIKAL menjelaskan, lelakilah yang bertugas mencari bibit bakau di sekitar Teluk Lombok atau wilayah lain. Sementara itu, perempuan dan anak-anak biasanya membantu mengisi tanah ke dalam polybag. Sesudah didapatkan, bibit akan ditancapkan ke dalam polybag baik oleh lelaki maupun perempuan. Sampai kini, kerjasama bahu membahu lelaki perempuan dalam bisnis bibit bakau ini masih terus berlanjut.
Yang juga patut dicatat, kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan dan kesetaraan di masyarakat Teluk Lombok telah memberikan inspirasi kepada masyarakat di tampat lain di Taman Nasional Kutai untuk melakukan hal serupa. Keberadaan Pokja Krupuk Kepiting mendorong pendirian Pokja Krupuk Udang di Kelompok Sumber Rejeki, Dusun Satu, Desa Sangkima Lama. Kelompok Tani Sumber Rejeki yang pada mulanya hanya melibatkan nelayan lelaki, kemudian tertarik dengan proses yang di Teluk Lombok. Akhirnya, perempuan di Dusun Satu juga membentuk Pokja Krupuk Udang, yang berfokus pada usaha pembuatan krupuk udang. Antara Pokja Krupuk Kepiting dan Pokja Krupuk Udang sudah dilakukan beberapa kali pertemuan saling belajar untuk bertukar pengalaman tentang pengelolaan usaha dan organisasi perempuan.
Selanjutnya, kelompok tani Gula Angin Mamiri, yang juga terletak di Dusun Satu, Desa Sangkima Lama, juga berniat mendorong penguatan perempuan dalam usaha gula merah dan gula semut, meniru apa yang terjadi di Teluk Lombok. Jika dulu kelompok Gula Aren Mamiri hanya menghasilkan gula merah yang secara turun temurun digeluti lelaki, sekarang mereka juga telah melakukan diversifikasi produk. Gula semutpun bisa dihasilkan. Pada prosesnya, pengerjaan gula semut dilakukan secara bersama oleh lelaki dan perempuan. Lelaki mengambil nira dari pohon aren, sementara perempuan memasak dan memproduksi nira tersebut menjadi gula semut. Di masa mendatang, perempuan akan berfokus pada usaha gula semut dan lelaki tetap berkonsentrasi pada gula merah.
Perempuan di Dusun Satu, Desa Sangkima Lama, selain mendapatkan ketrampilan baru membuat gula semut yang bisa menjadi alternatif mata pencaharian yang layak, juga mulai menunjukkan kepercayaan diri. Seorang anggota kelompok yang berpendidikan SMP, Hasnawati mengakui, ia sekarang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tidak merasa malu atau rendah diri lagi. ”Saya bahkan sudah bisa mengajari kelompok masyarakat di kecamatan lain tentang cara membuat gula semut. Hal yang dulu tidak pernah terfikirkan, bisa mengajar orang lain,” tutur perempuan berjilbab ini.
Hasnawati, bersama beberapa perempuan Desa Sangkima lain, seperti Rahmawati dan Sumanti, yang rata-rata berpendidikan SD dan sedikit yang SMP, sudah mulai unjuk gigi berperan sebagai fasilitator komunitas di dusun masing-masing.
Singkatnya, kerja-kerja yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat bersama Bikal di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, menunjukkan pengembangan ekonomi selain telah memberikan harapan dan alternatif pendapatan yang memadai, juga memberikan dampak lain. Dalam hal ini dampak yang terjadi antara lain: penguatan peran perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang peran perempuan, kepercayaan diri, kemauan belajar kelompok dan saling belajar antar komunitas.
Contoh lain datang dari kelompok petani rotan di Katingan, Kalimantan Tengah dan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Meski memiliki cerita bergelut dengan getirnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui bisnis rotan, ada fungsi lain yang diperoleh saat upaya pengembangan bisnis dilakukan.
Ketika menyadari pelarangan ekspor rotan budidaya yang diberlakukan pemerintah pada pertengahan 1980-an menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya harga rotan di tingkat petani, bahu membahu kelompok petani rotan di dua tempat ini melakukan advokasi. Tahun 2004, ekspor rotan budidaya diperbolehkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tapi keputusan ini menuai kontroversi. Kalangan pengusaha rotan, dengan dalih memperhatikan nasib industri rotan di Jawa, sekuat tenaga berusaha mendorong agar rotan budidaya dilarang kembali untuk diekspor.
Saat kementerian yang mengurus perdagangan berubah nama menjadi Kementerian Perdagangan, semakin kuat tuntutan pelaku industri rotan dan pihak-pihak terkait agar pemerintah melarang kembali ekspor rotan budidaya. Dengan dukungan dari para LSM pendamping dan kelompok-kelompok pemerhati lainnya serangkaian pertemuan dan konsolidasi dilakukan untuk mempertahankan, bahkan mempertegas diperbolehkannya ekspor rotan budidaya jenis taman/sega dan irit baik dalam bentuk asalan atau mentah maupun setengah jadi. Sebagai informasi, dua jenis rotan ini merupakan andalan para petani Katingan dan Kutai Barat untuk dijual.
Tercatat paling tidak ada dua kali pertemuan antara Perkumpulan Petani Rotan Katingan serta Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan Kutai Barat dengan Menteri Perdagangan. Pada pertemuan pertama, Januari 2005, kedua kelompok petani rotan ini bersama-sama LSM pendamping, Teropong dan Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Timur, diundang khusus bertemu Menteri Perdagangan Marie Pangestu. Mereka diminta datang memberikan masukan terkait review keputusan menteri terdahulu mengenai ketentuan ekspor rotan.
Upaya mendapatkan dukungan dari pihak terkait seperti Kementerian Kehutanan juga giat dilakukan. Pada saat berkunjung dan meninjau kebun petani rotan di Katingan pada Maret 2005, Menteri Kehutanan M.S. Kaban dengan tegas menyatakan bahwa rotan di Katingan merupakan hasil budidaya dan kuota ekspor diharapkan berdampak pada perbaikan harga di kalangan petani.
Rangkaian upaya advokasi ini tidak sia-sia. Kementerian Perdagangan pada 30 Juni 2005 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 12/2005 yang tetap membolehkan ekspor rotan asalan dan setengah jadi untuk jenis rotan budidaya andalan dua kabupaten ini. Mengutip tulisan Ricardo, satu hal yang perlu juga dicatat dari Peraturan Menteri Perdagangan yaitu penggunaan kata ’petani’ dalam Bagian Menimbang. Kalimat lengkapnya berbunyi: bahwa rotan adalah komoditas yang sangat penting peranannya sebagai sumber penghasilan dan kemakmuran bagi petani dan pengumpul rotan serta sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan rotan, industri mebel dan industri kerajinan’. Ricardo berpendapat, sekalipun penyebutan kata ’petani’ dilakukan bersamaan dengan penyebutan kata pengumpul dan industri, tetap saja hal tersebut terasa sangat penting karena menyuratkan pengakuan pemerintah atas peran strategis petani dalam rotan.
Meski tidak semerta-merta harga rotan membaik begitu saja akibat kebijakan yang memihak tersebut, ada sisi positif lain yang dirasakan kelompok petani rotan Katingan dan Kutai Barat. Pertama, rasa solidaritas di antara mereka tumbuh. Jika dulu petani hanya bisa merenungi nasib sendiri-sendiri, melalui organisasi yang didukung para LSM pendamping, mereka bisa bersama-sama berjuang mengubah nasib. Muntifer, pengurus Perkumpulan Petani Rotan Katingan beberapa kali menegaskan pentingnya solidaritas yang telah terpupuk semenjak keberadaan asosiasi petani ini. Lebih lanjut, solidaritas yang telah terjalin tidak hanya di Katingan saja, tapi juga antara petani rotan di Katingan dan Kutai Barat.
Kedua, jika dulu keterpurukan nasib para petani rotan hanya menjadi bisik-bisik di antara mereka, kini perbincangan tidak pada tataran horisontal belaka. Para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat nasional, semakin menyadari pentingnya perhatian terhadap nasib para produsen rotan budidaya ini. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan misalnya terbukti memberikan respon yang diharapkan. Upaya advokasi dalam rangka memperbaiki harga rotan, telah menyumbang pada lebih diperhatikannya nasib petani rotan di tataran pengambil kebijakan. Singkatnya, suara petani lebih didengar dan diperhatikan.
Dampak lain yang dirasa berupa peningkatan percaya diri bagi banyak petani rotan, terutama bagi mereka yang terlibat aktif di organisasi. Beberapa petani rotan Katingan seperti Wancino dan Muntifer jelas merasakan adanya peningkatan percaya diri ini.
Beberapa contoh lain di Kalimantan juga memberikan isyarat tersentuhnya isu lain saat upaya pengembangan ekonomi dilakukan. Di masyarakat nelayan Taman Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat misalnya, upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan menyumbang pada dilakukannya penataan peraturan adat yang lebih baik bagi para nelayan untuk mengatur wilayah tangkapan dan zona perlindungan bibit-bibit ikan.
Pada masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, upaya meningkatkan kesejahteraan petani karet juga berfungsi mengalihkan masyarakat dari pekerjaan membalak kayu akibat bujukan uang sesaat dari para pemilik modal. Kesadaran merekapun tumbuh untuk bersabar mengusahakan sesuatu yang lebih pasti dan lestari dibandingkan melakukan sesuatu sesaat tapi membahayakan anak cucu di masa datang. ”Dosa pada anak cucu jika kita melakukan sesuatu yang merusak lingkungan,” tutur Makurban, seorang Dayak Meratus yang tinggal di salah satu kampung adat di wilayah yang ditempuh sekitar 5-6 jam dari Banjarmasin ini.
Penutup
Upaya mendorong bisnis masyarakat miskin sekitar hutan berbasis hasil bukan kayu di Kalimantan memang bukan persoalan mudah. Yang berkembang masih lebih sedikit dibandingkan yang tersendat. Namun ada sisi unik yang ditemui di balik upaya ini. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutan ini ternyata bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi isu-isu penguatan masyarakat lainnya. Pengusahaannya tidak bisa dipandang dari kacamata ekonomi dan peningkatan pendapatan belaka. Yang tidak kalah pentingnya, saat penguatan ekonomi dilakukan, penguatan-penguatan lain pun terjadi dalam masyarakat. Penguatan jender, peningkatan posisi tawar dalam kebijakan dan saling belajar antar komunitas merupakan beberapa hal yang terjadi saat atau sesudah upaya penguatan ekonomi dilakukan.
Layaknya bermain bilyar, saat penguatan ekonomi dijadikan pintu masuk penguatan masyarakat, isu-isu lainpun tersentuh oleh bola yang menjadi sasaran penghantar. Inilah yang telah dibuktikan dari pengalaman Kalimantan ketika melakukan program mendorong dan mengembangkan usaha masyarakat miskin sekitar hutan berbasis hasil hutan bukan kayu.
